HMPI MEDIA

Denpasar, 21 April 2014
Progam Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur-Nusa Dua
Pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia memerlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah.   Berdasarkan UU Pariwisata No.10/2009 ada 88 KSPN yang akan dikembangkan dan disempurnakan di seluruh Indonesia sampai dengan 2025 dan untuk 3-5 tahun pemerintah akan fokus ke 16 KSPN, termasuk Kuta-Sanur-Nusa Dua. Pembangunan KSPN ditujukan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia secara berkelanjutan dan terutama untuk meastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia.
Wilayah Kuta-Sanur-Nusa Dua Wilayah menyumbang 37% terhadap total kepariwisataan nasional serta merupakan pintu masuk utama bagi wisman ke Indonesia. Namun, Menparekraf, menyampaikan, “Daerah Bali Selatan ini memiliki tantangan yang besar dalam pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berpotensi menurunkan kualitas kepariwisataan sehingga disepakati bersama pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan wilayah ini secara komprehensif dan terkoordinasi antara semua pihak terkait”.
Dalam rangka ini, sudah dilakukan evaluasi, studi perkembangan, rencana inisiatif (quick wins) jangka 5 tahun dan rencana induk KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua di beberapa lokasi destinasi wisata di dalam kawasan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah, industri pariwisata dan masyarakat setempat. Walikota Denpasar dan Bupati Badung menyampaikan, “Sejak tahun lalu sudah dilaksanakan beberapa rapat koordinasi dengan tujuan menyamakan perencanaan dan menyepakati rencana aksi serta pembagian tugas antara pusat dan daerah agar alokasi anggaran tepat sasaran dan dapat dilakukan perencanaan multi years agar masyarakat merasakan dampaknya.”
Telah disepakati 19 inisiatif di KSPN dan Program aksi yang akan dimulai tahun ini adalah perbaikan daerah Sanur terutama 7 km sepanjang tepi Pantai Sanur sampai dengan Pantai Mertasari dan Pantai Matahari Terbit, serta Desa Wisata Percontohan di Desa Serangan, Sanur.   Sedangkan untuk daerah Kuta beberapa daerah telah dipilih untuk perbaikan termasuk dalam jangka pendek, Pantai Pandawa, Desa Adat Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Tujuan dari Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada tanggal 21 April 2014, adalah untuk memastikan pembagian tugas di Pemerintah Pusat dan Daerah dan dari Pemerintah Pusat. Dari Pemerintah Pusat hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Mari Pangestu dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto. Hadir pula perwakilan Pemerintah Propinsi Bali, Bupati Badung dan Walikota Denpasar.
Menteri Pekerjaan Umum, “Saya memberi apresiasi kepada pendekatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam mengembangkan kawasan pariwisata yang berkelanjutan. PU akan mempelajari bagaimana sumbangannya terhadap infrastruktur fisik, terutama akses jalan dan berharap bahwa “nyawa” lokasi wisata dari aspek kepariwisataan, budaya dan industri kreatif dapat diikembangkan oleh Parekraf bersama-sama Pemda dan masyarakat setempat”.
Rapat juga langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan ke Desa Wisata percontohan di Desa Serangan dan Pantai Pandawa di Kuta Selatan. Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 April, Menperekraf Mari Pangestu juga telah melakukan kunjungan lapangan dengan melakukan kunjungan bersepeda sepanjang Pantai Sanur untuk melihat sendiri keadaan untuk wisatawan sepanjang Pantai Sanur, termasuk wisata bersepeda dan olah raga jalan serta jogging, wisata bahari, wisata budaya dengan mengunjungi Museum Le Mayeur, ekowisata dengan penakaran penyu, serta juga menikmati berbagai industri kreatif dalam bentuk kerajinan dan kuliner sepanjang jalan, termasuk warung nasi Bali yang terkenal, Men Weti (Ibunya Weti). Selama beberapa tahun terakhir Kemenparekraf juga mendukung Sanur Village Festival yang sudah menjadi acara tahunan yang menarik banyak pengunjung. Hal tersebut mengambarkan eratnya sinergi antara pariwisata dan industri kreatif.
Untuk tahun lalu Kemenparkeraf telah mendukung pembuatan master plan dan fasilitasi melalui Destination Management Organization (DMO) dengan kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan kesepakatan master plan tersebut, tahun ini Kemenparekraf memberi tugas pembantuan di Pantai Mertasari, Sanur sebesar Rp. 5 Milyar agar wilayah ini dapat digunakan untuk kegiatan publik dan pengembangan industri kreatif, dan diharapkan dari Pemerintah Kotamadya Denpasar dan pihak lain, perbaikan dari jalan akses sepeda dan jalan di sepanjang tepi Pantai Sanur dan penataan zonasi antara kios, wisata bahari dan kegiatan lain.   Sedangkan untuk Pantai Pandawa, Kuta Selatan, sedang dipelajari sumbangan pusat dan diharapkan juga ada sumbangan Pemerintah Daerah serta pihak lain.
Desa Wisata Percontohan
Dalam pengembangan KSPN terdapat beberapa kegiatan utama yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan salah satu yang sangat penting adalah pengembangan desa wisata agar kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat lokal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merencanakan untuk mengembangkan desa wisata percontohan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kuta-Sanur-Nusa Dua Bali. Program ini juga sejalan dengan aspirasi Pemerintah Propinsi Bali untuk mengembangkan Desa Wisata di seluruh Bali.
“Desa wisata yang akan dikembangkan diharapkan menjadi percontohan i (pilot project) atau sebagai model dalam mengembangkan konsep kepariwisataan berkelanjutan yang implementasinya harus menjaga keseimbangan antara aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, dan ekonomi serta langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Sebenarnya sudah ada beberapa contoh desa wisata yang sudah berhasil dan belajar dari pengalaman tersebut, dan menambahkan keunikan dari setiap lokasi, kita berharap dapat mulai mengembangkan desa wisata yang direncanakan secara komprehensif dan di fasilitasi oleh semua pihak secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat” kata Mari Pangestu.
“Aspek penting dalam membangunan desa wisata percontohan adalah insfrastruktur desa untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di daerah. Kami tengah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum agar membangun jalan dan perbaikan sanitasi di lingkungan desa wisata percontohan,” kata Mari.
Mari melihat bahwa Desa Pelipuran di Kabupaten Bangli, Bali yang sudah difasilitasi pembangunan infrastrukturnya oleh Kementerian PU adalah model yang tepat dan sangat berhasil menciptakan ekonomi kerakyatan berbasis kepariwisataan. Diharapkan PU juga memfasilitasi pembangunan insfrastruktur pada desa wisata yang menjadi percontohan di KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua Bali.
Dalam pembangunan desa wisata percontohan, Kemenparekraf memfasilitasi perencanaan dan perancangan konsep pembangunan wilayah desa di Serangan dan direncanakan juga untuk Pantai Pandawa. Untuk Serangan, Kemenparekraf sudah dan akan melakukan pemberdayaan masyarakat, merevitalisasi seni budaya setempat, pemberdayaan nelayan dan kuliner khas Serangan, dan kegiatan lain yang terkait dengan penguatan kepariwisataan desa setempat. Di wilayah Serangan terdapat 17 pura bersejarah di Bali dan banyak seni budaya dan kuliner tradisional yang dapat dikembangkan.   Pengembangan desa wisata di Serangan dapat menjadi contoh bagaimana kekayaan budaya dan sejarah, serta perkembangan industri kreatif berbasis warisan budaya dan kerafian lokal erat kaitannya dengan pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Usai melakukan diskusi KSPN, Menparekraf bersama para pejabat instansi terkait melakukan kunjungan ke desa Serangan di kota Denpasar dan Pantai Pandawa di Kabupaten Badung. Kedua desa ini akan dijadikan sebagai desa percontohan untuk wilayah KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua Bal.
Kemenparekraf mulai mengembangkan desa wisata dalam program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri pariwisata dengan memfasilitasi sebanyak 1.440 desa pada periode 2009-2013. Namun saat ini berencana untuk mengembangkan konsep yang lebih komprehensif, terkoordinasi dan multi year agar desa wisata berkelanjutan dan mandiri dapat dihasilkan di seluruh Indonesia. Keberadaan desa wisata diharapkan akan mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, dan pada saat yang bersamaan menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan dan melestarikan warisan budaya. (Puskompublik)
Sumber : http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2589